JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan apabila bangunan koalisi dengan pemerintah sudah tak bisa dipertahankan, maka tidak menjadi persoalan. PKS akan menerima kenyataan itu dengan lapang dada.
“Kalau mau diakhiri, tidak ada masalah. Kami ingin bergabung dengan baik dan bercerai dengan baik. Harus ada surat-suratnya. PKS mentradisikan kontrak politik tertulis pertama kali. Jadi ada dokumen-dokumennnya,” pinta Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Rabu (2/3/2011).
Namun sebelum sampai ke tahap itu, Anis berharap SBY tidak melupakan sejarah alias Jas Merah. Waktu PKS diajak masuk koalisi menjelang Pilpres 2009 lalu, saat itu elektabilitas SBY sedang turun. Sementara kompetitornya, Megawati Soekarnoputri malah naik.
“Kami diajak beliau ketika elektabilitas beliau tinggal 19 persen dan Mega sudah 30 persen. Beliau ajak kami koalisi permanen dalam bahasa beliau. SBY dan Hilmi-Saya. Ketika PKS memutuskan mendukung beliau, itu sebenarnya pertaruhan besar,” ungkap Anis.
Di atas semua itu, PKS sepenuhnya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden. Singkat kata, PKS memilih bersifat pasif. “Tapi kalau diundang akan datang. Tapi kami tak menentukan langkah-langkah apa untuk bertemu. Yang memulai kan beliau, yang mengakhiri ya harus beliau juga. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri,” tandasnya.
(ful)
Okezone




