"SILPA Rp 9,1 triliun itu baru hitungan kasar Pemprov," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana alias Bang Sani usai rapat pembahasan anggaran di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1).
Menurut politisi PKS itu, dibutuhkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui secara pasti jumlah SILPA. Sedangkan hasil audit BPK baru bisa dilihat pada bulan Maret 2013.
Padahal, BPK telah menganjurkan agar pemerintah provinsi hanya menganggarkan 75 persen dari perkiraan SILPA ke dalam RABD 2013. Sementara dengan penambahan anggaran Rp 3,1 triliun, Pemprov DKI telah menyerap Rp 8,3 triliun atau 90 persen dari silpa 2012 yang jumlahnya Rp 9,2 triliun.
"Rp 9,2 triliun itu sebelumnya sudah dianggarkan Rp 5,2 triliun. Tapi ada revisi dari Pemprov jadi Rp 3,1 triliun," papar Sani.
Selain itu, sambung Sani, besarnya penyerapan SILPA juga dikhawatirkan dapat menghambat Pemprov dalam menyusun anggaran perubahan. "Total APBD Rp 49,9 triliun. Berarti anggaran perubahan nanti kurang lebih hanya 900 miliar (sisa silpa yang belum terserap). Padahal biasanya praktek pada tahun-tahun sebelumnya perubahan itu sampai 3 atau 4 triliun," ujarnya.
Sani berharap Pemprov DKI dapat mempertanggungjawabkan keputusan ini. Ia mengingatkan bahwa fleksibilitas anggaran yang sangat kecil dapat memicu kesalahan dalam pelaksanaan program. "Perencanaannya harus lebih baik, jangan sampai ada program luput, atau melebihi anggaran," pungkasnya. (dil/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2013/01/11/153920/Penambahan-Anggaran-DKI-Bisa-Timbulkan-Masalah-
