INILAH.COM, Solo - DPD PKS Solo mendesak kepada DPP PKS agar memutuskan keluar dari koalisi. Ancaman perombakan kabinet yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sebagai sinyal kuat reshuffle kabinet.
Koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean dan good goverment sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan. "Oleh karena itu, PKS Solo menyerukan agar PKS untuk keluar dari koalisi, dan menjadi partai oposisi yang tetap konsisten untuk mewujudkan clean dan good goverment," tegas Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD PKS Solo, Muhammad Ikhlas Thamrin melalui siaran persnya, Kamis (3/3/2011).
PKS Solo menilai pasca gagalnya hak angket mafia pajak di DPR, ternyata dijadikan momentum Partai Demokrat (PD) untuk melakukan provokasi kepada SBY. PKS dan Golkar yang merupakan partai peserta koalisi aktor hak angket mafia pajak diancam akan dikeluarkan dari koalisi yang pada akhirnya berujung pada 'ditendangnya' para menterinya dari kabinet.
Hasil kajian Bidang Politik dan Hukum DPD PKS Solo menyebutkan, ada tiga peristiwa beruntun yang terjadi akhir-akhir ini yang perlu dicermati. Pertama, soal rentetan kasus kekerasan di Cikeusik tentang Ahmadiyah, serta penyikapan SBY yang mengecewakan.
Kedua, soal pernyataan Menteri Sekratis Kabinet Dipo Alam yang sangat paradoks dengan iklim kebebasan pers sebagai lokomotif konsolidasi demokrasi. Tetapi, SBY tak memberikan sanksi atau respon apapun, padahal sudah sangat jelas pernyataan Dipo ini membahayakan bagi demokrasi di Indonesia.
Ketiga soal hak angket mafia pajak, dimana inisiator hak angket adalah PD. Tetapi justru ditengah jalan, PD mundur dan menjadi penentang utama, dan memaksa partai peserta koalisi untuk juga mundur.
"Rentetan peristiwa tersebut, bisa disimpulkan bahwa koalisi dan SBY justru sudah keluar dari semangat untuk menciptakan clean dan good goverment, sehingga sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknyalah kalau PKS mundur dari Koalisi tersebut," tegas Ikhlas. [sm/mah]
