Jakarta - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.
"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana (aleg dari PKS -ed) saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.
Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.
"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.
Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.
"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar Sani.
Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya. Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya. (detik)
