Kerja Dalam Senyap; Gubernur Aher Raih Penghargaan ke-113

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), meraih Anugerah Pelopor Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-18, di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (29/8/2013).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhammad Hatta. Penghargaan itu merupakan yang ke-113 diterima Aher sejak kali pertama menjabat orang nomor satu di Jawa Barat, 2008.

Menurut Gusti, penghargaan itu layak diberikan kepada Aher karena ia dinilai salah satu gubernur yang proaktif dan memiliki prakarsa tinggi dalam mempelopori pelaksanaan penguatan SIDa di Jawa Barat.

“Ini bukti adanya respons dan sikap pro-aktif kepala daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah,” kata Gusti dalam dalam rilis yang diterima Okezone.

Penilaian atas penghargaan itu dilakukan tim gabungan dari Kemenristek dan Kemendagri. Penilaian meliputi keberpihakan gubernur dalam mewujudkan iptek yang mendorong daya saing daerah, sinergitas stakeholders iptek di daerah, serta prakarsa gubernur untuk mengembangkan tema-tema strategis di daerah.

“Penilaian juga dilakukan melalui fact finding dengan mengunjungi klaster yang diajukan Jawa Barat,” jelas Gusti.

Mendapat penghargaan ke-113, Aher bersyukur. Ia menyebut penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap Pemprov Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

“Sudah tentu penghargaan ini dipersembahkan bagi masyarakat Jawa Barat," ungkap Aher.

Sementara itu, dasar Pengembangan SIDa, yaitu Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03/2012 dan Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Kepala Bappeda Jawa Barat, Deny Juanda Puradimaja, mengatakan keberpihakan dan sikap pro-aktif Aher dalam mewujudkan iptek mendorong daya saing daerah. Di antaranya pembangunan Jawa Barat berbasis iptek, seni, dan budaya, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2008-2013

Sedangkan pembentukan Tim Koordinasi SIDa Provinsi Jawa Barat, kata Deny, menyusul dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 120/Kep.823-Bapeda/2013 tentang Tim Koordinasi SIDa Jawa Barat yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SIDa di Jawa Barat, yang meliputi penataan, penguatan, dan pengembangan sistem inovasi daerah.

*http://bandung.okezone.com/read/2013/08/29/530/857475/gubernur-aher-raih-penghargaan-ke-113

Mahfudz Siddiq: Indonesia Tak Boleh Tinggal Diam Sikapi Kekerasan Mesir

JAKARTA - Militer Mesir kembali melakukan kekerasan terhadap warganya hingga berjatuhan korban tak sedikit. Pemerintah Indonesia harus turut bersuara keras terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negeri piramida tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terhadap peristiwa yang terjadi di Mesir. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harus berperan lebih aktif lagi di dunia internasional.

"Indonesia mesti bersuara keras. Jangan diam. Presiden SBY harus di baris depan menyikapi masalah ini," ujar Mahfudz dalam pernyataan resminya melalui jejaring sosial Twitter, Rabu (14/8/2013).

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY tidak bersikap tegas terhadap pembantaian di Mesir, itu artinya diam-diam pemerintah memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.

Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini lanjut dia, hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyatakan keprihatinan dan seruan penghentian kekerasan bersenjata. Sikap ini tidak clear. Apalagi sikap itu baru sebatas di level menteri luar negeri. Ini persolan sangat serius sehingga harus level Presiden yang angkat bicara.

Sikap tegas, keras dan konkrit Indonesia harus clear, alasannya adalah penyelamatan demokrasi dan kemanusiaan di Mesir.

"Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkritnya saat ini," cetusnya.

"Indonesia harus segera ambil inisiatif konkrit misalnya bersama Turki, dan mendesak peran forum multilateral untuk bereaksi konkrit," tegas Mahfudz.

Komisi I DPR menurut Mahfudz juga mengutuk pembantaian brutal terhadap rakyat sipil Mesir oleh pihak militer. Penguasa Mesir juga harus dikutuk oleh dunia, karena ini bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

Pembantaian ini pelanggaran HAM berat yang juga harus direspons oleh komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional. "Ini bisa menjadi pola menular di negara-negara lain yang alami The Arab Spring," pungkas Mahfudz.

(http://pks.or.id/content/mahfudz-siddiq-indonesia-tak-boleh-tinggal-diam-sikapi-kekerasan-mesir)

FPKS: Pidato Presiden tentang Mesir Perlu Ditindaklanjuti

Jakarta (16/8)- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPRRI) Muhammad Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perkembangan terakhir di Mesir dan penegasan dukungan kemerdekaan RI atas negara Palestina. Hal tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti dengan kiprah RI di dunia internasional dan inisiatif yang lebih kuat untuk semakin cepatnya solusi atas masalah kemanusiaan dan pencederaan demokrasi yang terjadi di Mesir.

Dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 di Sidang Paripurna DPR, MPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Jum’at (16/8) pagi di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidato tersebut, Presiden SBY sempat menyinggung keprihatinannya yang mendalam atas situasi yang berkembang di Mesir dan berharap pihak-pihak yang berkonflik mencari titik temu untuk memulihkan perdamaian di negeri tersebut.

Hidayat berpendapat, Indonesia bisa berbuat lebih jauh daripada sekedar menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menambahkan, di Mesir telah terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan belasan ribu warga sipil terluka dan meninggal dunia. Di atas semua itu, terjadi kudeta militer yang memberangus demokrasi di sana. Sebagai salah satu negara besar di dunia dan Asia khususnya, Indonesia bisa menyampaikan inisiatif ke PBB untuk turun tangan lebih jauh atas proses pencederaan demokrasi lewat kudeta pemerintahan yang sah di Mesir hingga menimbulkan penolakan massal dari rakyat Mesir belakangan ini. “Sesuatu yang harus lebih cepat diatasi adalah jatuhnya korban sipil yang tidak sedikit dalam upaya mengembalikan prinsip demokrasi dengan menentang kudeta,” ujar Hidayat usai sidang paripurna.

Fraksi PKS, tutur Hidayat, akan terus mendorong pemerintah menggalang kerjasama internasional, utamanya lewat PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan demokrasi di Mesir sehingga rakyat Mesir bisa bebas menentukan pilihan masa depannya, termasuk menentukan pemimpin mereka secara bebas seperti bangsa-bangsa dengan asas demokrasi lainnya di dunia.

(http://pks.or.id/content/fpks-pidato-presiden-tentang-mesir-perlu-ditindaklanjuti)

Wanita dan Anak Ikut Jadi Korban, Militer Mesir Langgar HAM Internasional

JAKARTA-Kekejaman militer Mesir terhadap warga pendukung Mohammad Mursi masih terus berlangsung. Sejak peristiwa penyerangan jamaah salat Subuh pada Juli lalu, operasi pembersihan kamp-kamp pendukung anti-kudeta di lapangan Rabiah Al Adawiyah dan Nahda Square pada Rabu (14/8) hingga Jumat (16/8) kemarin, sudah ribuan warga Mesir tewas. Sementara puluhan ribu lainnya terluka. Di antara korban, banyak terdapat perempuan dan anak-anak. 

Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati mengatakan pembantaian yang dilakukan rezim ad interim Mesir dengan dukungan militer telah nyata-nyata melanggar Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).

"Pasal 9 Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditahan atau ditangkap secara sewenang-wenang," ujar Anis di Jakarta, Sabtu (17/8/2013). 

Anis mengatakan tindakan militer Mesir sudah melewati batas hukum deklarasi ICCPR tersebut. Militer Mesir tidak sekedar menangkap, tapi juga membantai warganegara yang sedang menyampaikan aspirasinya dengan damai. 

"Manusia manapun yang memiliki hati pasti tersentuh dan mengutuk perbuatan keji dan tidak beradab tersebut, tindakan kejam tersebut jelas dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati," jelasnya. 

Menurutnya, tindakan militer Mesir sangat menodai prinsip demokrasi. Para pendukung Morsi melakukan unjuk rasa dengan damai untuk mengembalikan otoritas Morsi yang telah dicabut paksa, padahal Morsi dipilih dengan legitimasi dari rakyat. Protes yang dilakukan pendukung Morsi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Pendukung Morsi tidak melakukan tindakan anarkis, mereka melakukan aksi dengan damai sehingga sangat tidak layak jika direspons dengan kekejaman yang sangat brutal oleh miiter Mesir. 

Secara kemanusiaan, tambah Anis, tindakan militer Mesir sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi ada banyak perempuan dan anak-anak di dua lokasi demonstrasi tersebut. Namun militer Mesir tidak peduli. 

"Alih-alih memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak, justru sebaliknya, pembantaian dilakukan dengan membabi buta," cetusnya. 

Pemerintah Mesir menyebutkan jumlah korban tewas akibat serangan militer itu hanya mencapai 600 orang. Sementara sekitar 5000 lainnya terluka. Namun Ikhwanul Muslimin menyebutkan angka korban yang tewas lebih banyak dari yang dilansir pemerintah. Jumlah korban tewas mencapai 2600 orang, sementara sekitar 15.000 lainnya terluka. 

Bahkan masjid-masjid di Kairo kini menjadi tempat penampungan sementara mayat-mayat korban militer Mesir. Jumlah mereka mencapai ratusan. Banyak korban yang sulit teridentifikasi karena mengalami luka bakar parah.

Korban semakin bertambah setelah militer Mesir menembaki dari udara massa yang melakukan unjuk rasa damai di Kairo usai Salat Jumat kemarin.

(http://pks.or.id/content/wanita-dan-anak-ikut-jadi-korban-militer-mesir-langgar-ham-internasional)

Halal Bihalal PIP PKS Inggris, Dubes: WNI di Luar Negeri Duta Bangsa

London - Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Inggris menggelar acara Halal Bihalal bersama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia, Hamzah Thayeb, Ahad (11/8/2013).

Dalam sambutannya, Hamzah mengingatkan seluruh warga Indonesia yang ada di luar negeri khususnya di Inggris merupakan duta-duta bangsa atau negara, "anda semua juga adalah para duta besar, you are ambassadors," ujarnya.

Hamzah menambahkan, warga Indonesia harus cinta kepada bangsa dan negara, "dengan sinergi atau harmoni ditambah dengan kerja, kita akan mampu mengatasi berbagai persoalan, hanya kitya sendiri yang bisa mengatasi persoalan kita," katanya.

Sementara Ketua PIP PKS Inggris, Hendri Lucky mengatakan dalam siaran pers yang diterima dari humas PIP PKS Inggris, Rabu (14/8/2013), acara ini merupakan salah satu bentuk silaturahim dengan warga Indonesia di London secara khusus dan Inggris secara umum. Selain itu juga sebagai soft diplomacy warga Indonesia di luar negeri sesuai dengan profesi masing-masing.

"Kita juga berusaha mewujudkan slogan cinta, kerja, dan harmoni, di manapun kita berada," kata Hendri.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sajian utama halal bihalal kali ini adalah daging bakar atau barbeque, sesuai dengan salah satu tradisi warga Inggris di musim panas. Istri Dubes Ny Lastry Thayeb ikut bergabung menyiapkan sate ayam untuk para hadirin.

Turut hadir para kader dan simpatisan PKS, dan warga Indonesia dari berbagai kota seperti Bristol, Glouchester, Colchester, Huddersfield, Dover dan Leicester.

Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS: Warga Butuh KJS, Tak Perlu Ada Interpelasi

Jakarta - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana (aleg dari PKS -ed) saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.

Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.

"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.

Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.

"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar Sani.

Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya. Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya. (detik)

"DANA PKS DARI MANA?" | by @MahfudzSiddiq

@MahfudzSiddiq
Wasekjen PKS, Ketua Komisi I DPR RI

1. KPK terperangah aset mobil2 dinas PKS senilai 21M? Hmm.. Pintu masuk bagus untuk mengenal PKS.


2. Info tambahan, PKS juga punya kantor milik sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Jika dinilai tentu total lebih dari 21M


3. Untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yang full-time, baik DPP, DPW dan DPD.


4. Biaya operasional bulanan DPP misalnya 1 sd 1.5 M per-bulan, membiayai seluruh Bidang, Badan dan Departemen-2 serta rumah-tangga.


5. Untuk ukuran DPD di kabupaten/kota, biaya operasional bulanan mereka antara 50 sd 100 juta. Sementara untuk DPW sekitar 100 sd 200 juta.


6. Jadi untuk hitung biaya operasional total bulanan, jumlahkan saja DPP + 33 DPW + hampir 500 DPD. Pastinya sangat besar.


7. Sblm muncul sbg parpol pd 1999, PKS adalah gerakan dakwah yang juga terorganisir. Punya aset kantor, kendaraan dan biaya operasional.


8. Seingat saya sblm 1999, aset gerakan ini tidak kurang dari 5 kantor & 20-mobil serta sejumlah sepeda motor. Atas nama perorangan.


9. Semua aset gerakan dakwah sblm 1999 berasal dari infak dan wakaf banyak pihak yang terlibat, mendukung dan simpati dengan dakwah.


10. Sekarang dari mana sumber dana utama PKS untuk biayai kegiatan2nya? Pertama infak rutin kader tiap pekan. Biasanya dihimpun saat pengajian.


11. Kami pun biasa menghimpun dana solidaritas bagi dunia Islam dan bantuan kemanusiaan dengan berbagai acara keumatan.


12. Tiap pekan per-group pengajian bisa himpun Rp 50-100 ribu. Kami saat ini punya lebih dari 200 ribu group bernama halaqah tarbawiyah.


13. Kedua, infak wajib bulanan anggota inti. Liputi iuran wajib & zakat penghasilan. Sbg contoh infak wajib bulanan saya 1.5 sd 2 juta.


14. Besaran infak wajib bulanan berbeda tiap anggota, sesuai besaran penghasilannya. Sekarang ada 600 ribuan anggota inti.


15. Ketiga, zakat tahunan. Berupa zakat maal, zakat fitrah, infak dan shadaqah anggota. Biasanya dihimpun selama ramadhan.


16. Lemaba2 amil zakat yang dikelola kader PKS jg himpun zakat, infak & shadaqah dari masy untuk didistribusikan ke masy fakir-miskin.


17. Dari zakat maal tahunan anggota tsb terhimpun cukup besar. Untuk membantu anggota yang fuqara&masakin dan ununtuk program2 kemanusiaan.


18. Keempat, infak bulanan pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Anggota FPKS DPR tiap bulan bayar infak 20 juta ke DPP.


19. Ada 57 anggota di DPR, 200-an anggota DPRD Prov dan 2000-an anggota DPRD Kab/Kota. Besaran infak bulanannya berbeda2.


20. Sebagai contoh aleg DPRD kota/kab cirebon, infak bulanan sbg pejabat publik ke DPD sebesar Rp 3 juta. Jika ditotal pasti besar.


21. Kelima, ta'awun maali atau partisipasi pendanaan. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan tertentu, musibah yang dialami anggota, dll.


22. Ta'awun maali bersifat sukarela termasuk jumlahnya. Bisa juga dilakukan dlm benuntuk pinjaman lunak.


23. Sbg contoh di cirebon ada kader dokter pinjamkan dana 500 juta untuk bantu bangun kantor DPD. Tanpa bunga.


24. Kelima, kerjasama program. Kader2 PKS banyak yang kelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah & bisnis. Mrk lakukan kerjasama program.


25. Misal BPR syariah milik kader kerjasama program dengan Bidang Ekonomi di PKS. Lembaga pendidikan dengan Departemen Pelajar di PKS, dst.


26. Keenam, dana bantuan keuangan parpol dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Lumayan besar-lah jumlahnya.


27. Ketujuh, hibah aset bergerak dari dermawan. Ada yang bantu motor, mobil, komputer, dll. Ununtuk kendaraan biasanya pakai nama pribadi.


28. Kedelapan, penyertaan modal ununtuk usaha/bisnis yang dikelola secara profesional oleh perorangan/perusahaan yang dilakukan bendahara.


29. Ini dilakukan krn UU mengatur parpol tdk boleh memiliki lembaga usaha/bisnis.


30. Itu sumber dan cara PKS menghimpun dana untuk biayai program-kegiatan yang putarannya harian dan sediakan fasilitas kerjanya.


31. Silakan Anda kunjungi kantor2 PKS di DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRa. Perhatikan kesibukan kegiatan mereka yang tak henti siang-malam.


32. Ada satu lagi, yang kami sebut "da'mu dzati" atau pendanaan mandiri. Yaitu aktivitas yang diikuti dan didanai mandiri oleh kader.


33. Misalnya bulan ini sejumlah DPD adakan camping-ground/mukhayyam. Tiap anggota keluarkan Rp 200 ribuan ununtuk jadi peserta.


34. Atau rakor PIP PKS di Istanbul lalu. Semua perwakilan yang datang atas biaya sendiri.


35. Jadi ketika KPK terperangah melihat mobil2 PKS, saya maklum. Krn mereka belum mengenal kami.


36. Setiap Departemen, Bidang dan Badan di DPP PKS memang difasilitasi mobil operasional. Trmsk untuk Pres, Sekjen & Bendahara.


37. Ketika melihat petugas KPK geledah ruang kantor DPP PKS untuk lacak asal-muasal keuangan partai, hati saya sangat galau.


38. "Jika saja petugas2 itu tahu lembaran2 lusuh uang infak kader-2 kami yang mereka berikan dengan ikhlas tiap pekan, bulan & ramadhan.."


39. Bukankah awalnya anda sdg selidiki uang 1 M di tangan AF yang diduga akan diberikan ke LHI ? Uang yang blm pernah sampai ke LHI itu ?


40. Lalu sekarang anda usut kantor, mobil dan ruang2 kerja kami -- lalu diikuti premis "jika partai terlibat maka...".


41. Saudaraku.. Saya tahu ada yang ingin PKS bubar dengan delik korupsi-korporasi & bahkan target si A si B si C harus "masuk" sblm lebaran.


42. Saya pun kenal sejumlah orang di sekeliling Anda yang nyata tak suka kepada kami. Baik alasan politis maupun ideologis.


43. Anda bisa lakukan apa saja sesuai tafsir kewenangan dan hukum yang hanya Anda di atasnya. Berakrobat pun mampu Anda lakukan.


44. Sekali kami berupaya mengingatkan kesalahan kecil Anda. Toh kita manusia yang bisa lupa dan keliru? Tapi Anda sebut kami "melawan".


45. Meski akhirnya kami senang krn Anda perbaiki kekeliruan itu. Tp Anda mmg tak ingin merasa "kalah". Anda ingin tetap dilihat hebat.


46. Kali ini Anda datang dengan surat lengkap. Tapi baru kali ini pula Anda dikawal puluhan polisi bersenjata.


47. Saudaraku.. Kenalkan, kami ini gerakan dakwah. Partai hanyalah instrumen saat kami harus juga berjuang secara politik.


48. Harta kami yang sesungguhnya adalah hati, akal dan lisan kami... Yang dulu bergerak leluasa di atas kaki-kaki bersepatu seadanya.


49. Menghampiri manusia di manapun mereka untuk ikuti kebenaran Ilahi dan bangun hidup dalam kebaikan. Hanya hati, akal dan lisan kami!


50. Kalian bisa ambil semua rumah, kantor, mobil dan meja kami. Tapi sekali-kali kalian tak akan bisa rampas hati, akal dan lisan kami.


51. Kalian pun bisa penjarakan siapapun yang kalian kehendaki dari kami. Tapi sekali-kali tak bisa kalian jamah hati, akal & lisan kami


52. Kami akan kagum dan hormat kepada Anda ketika anda berani krn kejujuran. Tegas krn kebenaran.


53. Tapi nurani kami yang kami hidupkan di tengah malam sunyi selalu mengatakan sebaliknya. Ada awan gelap menyelimuti kalian.


54. Tapi kami harus katakan bahwa yang Anda lakukan adalah sunnah dalam jalan dakwah kami. Suatu yang akan selalu terjadi.


55. Sunnah itu akan memperbaiki dan memperkuat jalan dan barisan dakwah kami. Saat kalian sudah hampa wewenang dan kuasa.


56. Meski kalian sakiti kami, namun kami akan tetap mendoakan kalian. Masih panjang perjalanan dan waktu di depan.


57. Kami harus terus berdoa ununtuk kalian. Karena rakyat negeri ini masih menaruh harapan baik kepada Anda. Kami pun begitu.


58. Doa malamku: "Ya Allah Engkau Maha Tahu bahwa hati-hati kami tlah berhimpun atas dasar cinta kepada-MU...


59. "Bersama bangun kebaikan dalam ketaatan kepada-MU. Dan bersatupadu dalam jalan dakwah-MU. Serta berjanji menyebarluaskan syariatmu."


60. "Maka eratkanlah Ya Allah ikatan hati di antara kami. Langgengkan persaudaraannya. Dan tunjuki jalan dakwah kami.."


61. "Dan terangilah jalan kami dengan cahaya-MU yang tak pernah pudar & padam. Lapang dan tentramkan hati kami dengan keutamaan iman kpd-Mu.."


62. "Perindahlah tawakal kami kepada-MU. Hidupkan senantiasa kami dalam ma'rifat kpd-MU. Dan wafatkan kami dalam syahid di jalan-MU.."


63. "Sesungguhnya Engkau-lah tempat perlindungan dan pertolongan bagi kami.. Dan segala puji bagi-MU ya Rabb.."

DPR Minta Menag Benahi Koordinasi Bawahannya

Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Nasir Djamil, mensinyalir adanya komunikasi dan koordinasi yang tidak harmonis antar dirjen dan irjen di Kementerian Agama.

Hal tersebut diungkap Nasir, setelah mendengar pernyataan Dirjen PHU, Anggito Abimanyu yang menyatakan tidak bisa menerima hasil pengawasan dan survey penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag yang dipimpin Mantan Pimpinan KPK, M. Yasin.

Alasannya, Yasin tidak memberikan hasil pengawasan dan survey tersebut ke Dirjen PHU terlebih dahulu, melainkan langsung ke Komisi VIII DPR RI.

"Saya kira ada miskoordinasi antara Yasin dan Anggito. Apalagi, pada saat RDP Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam seminggu yang lalu, juga terlihat terjadi kordinasi yang tidak baik dengan juga tidak menerima hasil survey mengenai Pungli di KUA. Hal ini semakin memperparah persepsi yang jelek terhadap Kementerian penjaga moral bangsa ini.," ujar Nasir Djamil kepada INILAH.COM, Selasa (29/1/2013).

Nasir memberikan apresiasi kepada Anggito yang bertekad mereformasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan juga kepada M. Yasin yang berkomitmen melakukan pengawasan internal yang ketat. "keduanya punya semangat yang sama, namun sayangnya komunikasi dan koordinasi antara mereka masih jelek," imbuhnya.

Untuk itu, Nasir meminta ke Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali segera membenahi komunikasi dan kordinasi antar bawahannya. Pasalnya jika hal ini tak segera ditangani maka reformasi di Kemenag tidak akan berjalan.[jat]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1952202/dpr-minta-menag-benahi-koordinasi-bawahannya#.UQjfHRwtnfI

Hidayat Pimpin Tahlil Untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid (tengah) memimpin pembacaan surah Yaasiin, Tahlil dan Do'a di kediaman RI, anak korban kekerasan seksual, di Pulogebang Cakung Jakarta Timur, Kamis (10/1) siang tadi. (Foto : Khairuddin S/PKS Jakarta)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid, Kamis (10/1) menyambangi keluarga RI (11), anak korban kekerasan seksual, di Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Hidayat juga memimpin tahlilan untuk RI yang diikuti kedua orangtuanya, keluarga dan para tetangga.

Kedatangan Hidayat disambut antusias oleh kedua orangtua RI, keluarga dan warga sekitar. Hidayat disertai sejumlah Pimpinan Fraksi PKS, diantaranya Wakil Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Anggota Komisi X DPR RI F-PKS Dapil DKI Jakarta Ahmad Zainuddin dan Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Ledia Hanifa Amaliah, disamping itu turut mendampingi sejumlah Pimpinan Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta Tubagus Arief, Iceu Hernawati dan Israyani.

"Kami datang untuk takziyah, tahlilan, sekaligus menyampaikan bantuan berupa uang kerahiman dan sembako untuk mempermudah mereka melaksanakan tradisi hajatan mendoakan almarhumah," tutur Hidayat.

Selama sekitar 1 jam, Hidayat kemudian memimpin tahlilan untuk almarhumah RI. Tahlilan diikuti keluarga dan para tetangga.

"Ibunda RI tadi juga menyampaikan keinginan agar polisi segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya, agar peristiwa tragis ini tidak menimpa anak-anak yang lain," ungkap Hidayat.

Hidayat menyatakan mendukung harapan keluarga RI untuk mendesak polisi agar bekerja profesional dan bertindak tegas kepada para pelaku kejahatan yang menimpa anak-anak dan perempuan serta memberlakukan hukuman yang seberat-beratnya. Namun, Hidayat berharap polisi juga tidak asal tangkap dan mencari kambing hitam.

"Kalau asal tangkap, justru akan menghadirkan tragedi terhadap orang lain, sementara pelaku sesungguhnya justru lepas dan tertawa-tawa," jelas Hidayat.

Menurutnya, komitmen ini diperlukan agar polisi benar-benar bisa memberikan rasa aman dan nyaman yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi, belakangan ini, grafik kejahatan terhadap anak-anak dan perempuan cenderung meningkat.

"Penting juga untuk mengingatkan peran Kementerian Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar menguatkan program-program yang bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak dan perempuan," pungkas Hidayat.

Fraksi PKS Tandatangani MoU dengan BNN

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk upaya-upaya pemberantasan Narkoba di berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Penandatanganan kerjasama ini atau MoU dengan BNN dilakukan di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR, Senayan, pada Senin (7/1/2013) disaksikan oleh jajaran pengurus BNN, Pimpinan dan Anggota FPKS.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FPKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, latar belakang kegiatan ini karena keprihatinan atas penyebaran dan dampak narkoba yang begitu hebat di Indonesia.
"Kami ingin menghadirkan sinergi dalam pemberantasan Narkoba ini karena Narkoba telah menjadi teror baru bagi bangsa yang bisa membahayakan generasi masa depan Indonesia," ujarnya.

FPKS menurut Hidayat, setelah penandatanganan kerjasama ini akan melanjutkan dengan sosialisasi kepada konstituen atas bahaya dampak Narkoba. Hidayat juga menyampaikan keseriusan FPKS juga dimulai dari diri sendiri dengan melakukan tes urine kepada seluruh anggota FPKS, Tenaga Ahli dan Staf Kesekretariatan Fraksi. "Itu sebabnya kami telah meminta BNN hadir lengkap dengan tim pemeriksa urine," ujar Hidayat.
BNN hadir dengan jajaran pimpinan yaitu Bali Moniaga (Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama), Benny J. Mamoto (Deputi Bidang Pemberantasan), Eko Riwayanto (Sekretaris Utama BNN) serta belasan staf BNN lainnya.

Bali Moniaga dalam sambutannya menyatakan MoU ini merupakan wujud nyata dari pemahaman bersama untuk pemberantasan narkoba. Ia menyatakan masalah narkoba benar-benar harus ditanggapi serius, karena kerugian negara akibat penyalahgunaan Narkoba mencapai Rp42,8 triliun.
Selain itu, Bali membeberkan angka prevalensipengguna Narkoba hingga 2015 di prediksi hingga 5,5 juta orang dengan kenaikan rata-rata tiap tahun mencapai 500 ribu hingga 900 ribu orang.
"Kami mengapresiasi langkah FPKS menjalin kerjasama dalam program pemberantasan Narkoba ini, dan PKS adalah fraksi pertama yang melakukan MOU dengan BNN," ujar Bali Moniaga.

Editor :

Robert Adhi Ksp

 

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/07/16220462/Fraksi.PKS.Tandatangani.MoU.dengan.BNN

PKS Desak Polisi Usut Tuntas Perkosaan Terhadap Pelajar

Anggota komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin mengaku  prihatin dan ikut berduka atas peristiwa tragis yang menimpa siswi kelas 5 SD di Jakarta Timur baru-baru ini.
Seperti diketahui bahwa wafatnya siswi sekolah dasar tersebut ditenggarai akibat korban pelecehan dan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang kejam dan biadab.

Politisi PKS ini mengecam keras terhadap pelaku kekerasan seksual biadab tersebut dan mendesak agar aparat berwajib cepat mengungkap dan menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya, agar hal serupa tidak terulang lagi.

Ia meminta agar pemerintah harus memperketat pengawasan pornografi dan memberlakukan UU pornografi dengan tegas agar tidak terjadi lagi korban-korban lain dari anak sekolah maupun masyarakat luas di masa yang akan datang.

Zainuddin mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kejadian tragis tersebut dapat disebabkan oleh karena maraknya kasus pronografi dan porno aksi yang terjadi di lingkungan masyarakat kita.
“Kekerasan dan pornografi sudah sangat menggerogoti kehidupan masyarakat luas. Akibatnya banyak tindak kriminal yang terjadi dan semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Ini sangat berbahaya,” ujar dia dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (7/1/2013)..

Menurutnya, pengaruh negatif dari tayangan pornografi dan juga merebaknya situs porno melalui internet yang susah dibendung keberadaannya diyakini menjadi faktor penyebab kejadian tersebut.
Zainuddin mengingatkan kepada para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anak. “Kita harus waspada karena kejadian ini dapat terjadi pada siapa saja dan di manapun,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa anak-anak dan kaum wanita rentan untuk selalu menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, olehnya itu mereka harus ekstra waspada agar tidak terjadi hal yang sama.

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan disamping juga kewajiban pemerintah tentunya. Harus ada gerakan bersama untuk mencegah segala tindak kriminal dan harus ada hukuman yang berat agar ada efek jera bagi pelakunya,” ujar Zainuddin.

Penulis: Hasanudin Aco  |  Editor: Rachmat Hidayat

http://jakarta.tribunnews.com/2013/01/07/pks-desak-polisi-usut-tuntas-perkosaan-terhadap-pelajar

BURT Akan Evaluasi Proyek-proyek Mahal DPR

Proyek-proyek mahal di DPR kerap menuai cibiran dan kritik dari publik karena dianggap pemborosan uang negara. Oleh karenanya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) akan mengevaluasi penganggaran proyek di DPR.

"Awal masa sidang sudah kita jadwalkan untuk mengevaluasi arah kebijakan umum penganggaran di DPR, termasuk kritikan beberapa anggota DPR terkait dana kehumasan," kata Wakil Ketua BURT DPR, Mohammad Syahfan B Sampurno, kepada detikcom, Kamis (3/1/2013).

Syahfan tak merinci kapan waktu tepatnya rapat akan dilakukan. Namun dia memastikan rapat pleno itu akan dilakukan pada awal tahun 2013 ini, setelah masa reses selesai.

"Pleno BURT di awal masa sidang," ujar politikus PKS itu.

Seperti diketahui sejumlah proyek mahal telah dianggarkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk tahun 2013. Di antaranya adalah renovasi ruang kerja anggota DPR Rp 6,2 miliar, layanan internet Rp 721 juta, kalender tahun 2013 Rp 492 juta, pembuatan buletin dan majalah Rp 13 miliar dan beberapa proyek 'wah' lainnya.

Beberapa proyek itu saat ini sedang memasuki masa lelang. Namun ada juga yang telah melewati tahapan lelang dan siap dieksekusi.

(trq/rmd)

http://news.detik.com/read/2013/01/03/084000/2131836/10/burt-akan-evaluasi-proyek-proyek-mahal-dpr?9911012

Reshuffle Jangan Turunkan Elektabilitas Parpol

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy berharap jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle (perubahan susunan) kabinet jangan sampai untuk menurunkan elektabilitas partai dari asal menteri yang direshuffle.

Namun, lanjut politikus PKS itu, reshuffleharus berdasarkan kinerja. Sebab, jika dilakukan dengan dasar untuk menjattuhkan partai tertentu di 2014 hal itu tidak baik.

"Jangan sampai evaluasi menteri hanya digunakan untuk men-downgrade(menurunkan) menteri dari partai tertentu agar terganggu elektabilitasnya. Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai persoalan ini dipolitisasi untuk persiapan 2014, itu tidak fair," tandas Aboebakar saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Kamis (3/1/2012).

Dia mengatakan, posisi menteri membawa peran strategis pada kinerja pemerintahan. Karena kementerian adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sesuai desain kebijakan presiden. Bagi Aboebakar, ini adalah konsekuensi dari sistem pemerintahaan kabinet presidensial.

"Bila memang reshuffle akan dilakukan bulan Maret, publik pastilah akan bertanya apakah yang bisa dilakukan oleh para menteri baru, pada sisa waktu yang ada," jelas dia.

Reshuffle yang dilakukan dalam waktu dekat, kata Aboebakar, jika terjadi akan tidak efektif karena tak akan bisa bekerja.

"Kemungkinan waktu hanya akan dihabiskan untuk penyesuaian diri menteri baru dengan kabinet dan jajaran kementeriannya. Pasti banyak yang akan bertannya, lantas apa yang akan dicari dengan melakukan reshuffle pada ujung masa pemerintahan."

"Memang tahun 2013 adalah milestone yang akan dipakai untuk mengejar capaian di 2014, akan sulit menghindari kegaduhan politik ditahun ini. Pasti akan banyak akrobat politik yang akan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu," jelas Aboebakar.

Dia berharap bila memang terjadi reshuffle, bukanlah bagian dari gimmick (tipu) politik yang demikian. Namun memang karena ada urgensi yang sangat mendesak. Demikian pula evaluasi pada masing-masing kementerian yang dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) haruslah dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel.

"Penilaian pada masing-masing menteri harus menggunakan variabel yang jelas, terukur dan sesuai dengan peruntukannya," tambahnya. [yeh]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1943213/reshuffle-jangan-turunkan-elektabilitas-parpol

DPR: Penyimpangan Dana Haji Tertutup Rapi

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyimpangan dana haji merupakan buntut dari persoalan klasik pelaksanaan haji selama ini. Nasir pun menduga kuat penyimpangan dana haji ini ditutupi-tutupi secara rapi sejak dulu.

"Selama ini, dugaan-dugaan penyimpangan terkait pengelolaan haji ini disinyalir ditutup dengan rapi. Makanya ini tantangan bagi KPK untuk membongkarnya," ujar Nasir, Kamis (3/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Menurutnya, temuan PPATK ada kemiripan dengan laporan tim pengawasan haji Komisi VIII. Laporan PPATK ini juga sekaligus membantah keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyatakan pelaksanaan haji tahun 2012 lebih baik.

"Pemilihan pemondokan yang relatif jauh, makanan yang kurang baik, dan transportasi lokal selama pelaksanaan ibadah haji adalah sejumlah masalah klasik dan selalu alasan yang diberikan juga sangat klise," kata Nasir.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Komisi VIII mendukung temuan PPATK tersebut dan meminta agar aparat penegak hukum, baik kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.

"Sudah sejak lama tercium bahwa pengelolaan dana haji tidak transparan dan cenderung menjadi peluang terjadinya KKN," ujarnya.

Menurutnya, dengan dana haji yang mencapai Rp 80 triliun, pemerintah Indonesia perlu membangun pemondokan yang permanen di Mekkah dan Madinah mengingat jumlah jamaah haji Indonesia terbesar. Di luar jamaah haji, pemondokan itu bisa dikomersilkan.

"Sudah puluhan tahun kita mengurus haji, masak pemondokan yang permanen dan berkuakitas tidak bisa dibangun. Malu kita sama malaysia yang punya pemondokan sendiri di Makkah dan Madinah," kata Nasir.

Temuan PPATK itu, lanjut Nasir, tak terlepas dari sistem perencanaan penganggaran haji yang masih sangat buruk. Ia berharap, tahun 2013 ini, dengan Dirjen Haji dan Umrah di bawah kendali Anggito Abimanyu, bisa memperbaiki sistem yang ada. Namun, pekerjaan ini dirasa berat jika Anggito tidak mengubah petugas di bawahnya.

"Jika jajaran dibawah Pak Dirjen tidak direformasi, maka akan selalu sama hasilnya," kata Nasir.

Penyimpangan dana haji

PPATK mengindikasikan adanya penyimpangan dalam perjalanan haji di bawah wewenang Kementerian Agama. "Kami mencium keras ada penyimpangan dalam perjalanan ibadah haji. Saat ini kami sedang mengaudit biayanya karena melihat ada pengeluaran yang tidak transparan di sana," kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 PPATK di Jakarta, Rabu (2/1/2012).

Yusuf melihat, sepanjang 2004-2012 ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. "Jadi seharusnya jemaah tidak perlu mengalami kesusahan saat berjalan dari Mekkah ke Madinah bila ada dana sebanyak itu," tutur Yusuf.

Indikasi lainnya adalah dana Rp 80 triliun itu ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. "Kenapa dana itu ditempatkan di bank X bukan bank Y, padahal bila ada selisih bunga 1 persen saja maka jumlahnya akan banyak sekali. Jadi, harus ada standardisasi penempatan uang tersebut," ungkap Yusuf. Hal lain terkait dengan pembelian valuta asing untuk katering maupun akomodasi yang dinilai oleh PPATK belum jelas.

"Kami sudah menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada KPK sehingga bukan hanya analisis, melainkan memang harus sudah didalami, misalnya terkait dengan operasional kantor yang seharusnya masuk dalam pos APBN tapi dimasukkan ke dalam BPIH. Selanjutnya mengenai oknum yang disuruh membeli valas dalam jumlah besar, apakah tempat pembelian valasnya telah disurvei terlebih dahulu," tambah Yusuf.

Menurut Yusuf, bila bunganya mencapai Rp 2,3 triliun, itu semua adalah uang jemaah haji yang perlu didalami. Selain itu, dalam pelaksanaan juga ada uang yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi digunakan untuk merenovasi kantor dan membeli kendaraan operasional.

"Kenapa bukan uang dari kementerian? Hal seperti ini yang perlu didalami," katanya.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/03/1218082/DPR.Penyimpangan.Dana.Haji.Tertutup.Rapi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Habib Nabiel Almusawa: Makanan Halal Berarti Bersih dan Aman Dikonsumsi

Peredaran bakso oplosan daging babi yang ditemukan di Jakarta, merupakan masalah yang sangat sensitif.

Kejadian tersebut juga mendapat perhatian Hb Nabiel Al-Musawa, anggota DPR, perumus Undang-undang Pangan dari Fraksi PKS.

Ia menjelaskan, pada ketentuan umum pasal 1 UU Pangan, keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, sehingga aman dikonsumsi.

“Dalam kasus bakso babi, masyarakat lah yang paling dirugikan, karena hak-hak sebagai konsumen untuk memperoleh pangan yang halal sesuai keyakinannya, secara sengaja diabaikan oleh produsen bakso babi,” kata Nabiel, Rabu (19/12/2012), sebagaimana yang dilaporkan Tribunnews.

Nabiel menjelaskan, itu jelas melanggar pasal 88 UU Pangan, di mana setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai keamanan pangan, dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

“Masyarakat awam tidak mungkin dapat dengan mudah bisa membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang tidak halal,” ujarnya.

Nabiel menuturkan, pasal 88 memberi perlindungan kepada masyarakat mengenai makanan yang aman, bermutu, sehat, dan bersih.

“Bukan soal untuk Muslim dan non-Muslim saja, tapi soal keamanan. Karena, kalau sudah halal berarti bersih dan aman dikonsumsi oleh siapa saja,” tuturnya.

Menurut Nabiel, kasus seperti itu merupakan cermin dari tidak tegasnya peraturan kepada pelaku usaha pangan, yang mencari keuntungan dengan menghalalkan segara cara, meskipun harus menjerumuskan masyarakat ke dalam hal yang diharamkan.

“Kalau kita merujuk UU Pangan pasal 13, pemerintah wajib mewujudkan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” urainya.

Sedangkan pada pasal 68, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan, di setiap rantai pangan secara terpadu.

“Saya atas nama Fraksi PKS mendesak pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta beserta Dinas terkait, Suku Dinas (Sudin) Peternakan dan Perikanan, menindak tegas semua pelaku yang terlibat, tanpa pandang bulu, dan segera menarik peredaran bakso yang mengandung daging tidak layak konsumsi,” papar Nabiel.

“Karena, selain bakso daging babi sudah lama, juga terdengar di masyarakat kabar peredaran bakso daging tikus, daging kucing, dan ikan sapu-sapu,” bebernya. (tribunnews)

http://www.dakwatuna.com/2012/12/25543/habib-nabiel-almusawa-makanan-halal-berarti-bersih-dan-aman-dikonsumsi/

Triwisaksana Tak Sepakat Basuki Gaji Pemulung

Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melibatkan pemulung dalam mengatasi permasalahan sampah dinilai belum tepat. Tanpa diimbangi dengan kajian yang menyeluruh, wacana ini akan menimbulkan kecemburuan apabila benar-benar diterapkan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tak hanya membatasi kajian dari sisi ekonomi, tetapi juga perlu dikaji dampak sosialnya. Bagaimana caranya agar wacana ini dapat berjalan sesuai harapan tanpa melukai warga yang ada di profesi lain.

"Jangan cuma mengkaji dampak ekonominya, nanti ada kecemburuan. Apalagi pemulung kan informal, lebih baik mengoptimalkan lembaga yang ada (Dinas Kebersihan)," kata Triwisaksana, di gedung DPRD Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki wacana untuk mempekerjakan para pemulung, dengan jaminan pemberian gaji Rp 2 juta di setiap bulannya. Ide tersebut pertama kali disampaikan kepada wartawan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya, semua ini merupakan keinginan Gubernur DKI Joko Widodo untuk melibatkan semua pihak mengurai masalah sampah Ibu Kota yang terus menggunung. Basuki menjelaskan, menggaet pemulung dalam upaya menekan jumlah sampah di Jakarta dirasa akan membawa dampak yang saling menguntungkan.

Di satu sisi para pemulung dapat memilah sampah yang masih memiliki daya jual, dan sisa sampah yang dipungutnya dapat ditampung di tempat pembuangan sampah sementara.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/20/15255861/Triwisaksana.Tak.Sepakat.Basuki.Gaji.Pemulung

Ahmad Zainuddin: Kurikulum 2013 Abaikan Amanah UUD 1945

Jakarta - Komisi Pendidikan DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya melaksakan pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini karena kurikulum 2013 dianggap tidak dapat menyelesaikan akar persoalan pendidikan nasional, dan bertentangan dengan UUD 45. Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin dalam Rapat Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi X DPR di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan Kamis (22/11).

“Kurikulum ini menjadi salah arah bila tidak realisasikan tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Zainuddin.

Zainuddin menilai kurikulum yang ada selama ini lebih cenderung pada pencapaian nilai kognitif dan psikomotorik siswa saja. Sedang implementasi pelajaran agama yang hanya dua jam seminggu dan juga pelaksanaan pendidikan karakter pada siswa terabaikan dalam struktur kurikulum.

“Bagaimana bisa kompetensi lulusan yang diharapkan dapat memiliki aspek karakter mulia jika pendidikan agama tidak terintegrasi kedalam semua mata pelajaran? Bukan integrasi dan holistic namanya kalau hanya pelajaran IPA dan IPS saja yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain” jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Untuk itu Zainuddin mendesak pemerintah untuk mengitegrasikan pendidikan agama kedalam semua mata pelajaran. “PKS berharap pendidikan karakter dan akhlak mulia dapat menjadi ruh yang diajarkan pada semua mata pelajaran,” pungkasnya.

Seperti diketahui, UUD 45 Pasal 31 telah menggariskan bahwa; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Dahlan Iskan Puji Zulkieflimansyah, Anggota DPR Berprilaku Terpuji

Selain melaporkan sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, Dahlan Iskan juga memberi satu nama ke Badan Kehormatan (BK) yang memiliki perilaku terpuji. Siapakah anggota DPR tersebut?

Adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah yang mengaku mendapat pesan singkat dari sang menteri BUMN. Pesan tersebut berisi pujian Dahlan Iskan lantaran Zul yang memimpin rapat Komisi XI DPR.

"Bahwa ada rapat di Komisi XI tentang Merpati memang betul dan betul juga saya yang memimpin rapat karena saa pimpinan komisi sekaligus ketua Panja Merpati. Tapi saya pastikan dalam rapat tersebut tidak ada komitmen apa-apa," kata Zulkieflimansyah kepada detikcom, Kamis (8/11/2012).

Zul pun menunjukkan SMS Dahlan Iskan kepadanya:

"Bbrp kali tilp sulit. Hanya ingin menyampaikan salut karena anak buah sy memuji bang Zul sebagai anggota DPR yg bisa mencegah terjadinya perbuatan tercela itu. Kalau tidak Anda cegah, mereka akan terus mendesak anak buah saya. Karena itu sy memasukkan nama bang Zul sebagai yg ikut mencegah terjadinya perbuatan itu. Alhamdulillah. Saya bangga."

Sebelumnya diberitakan Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi menuturkan ada satu nama dari 6 anggota DPR yang dilaporkan ke BK justru dipuji Dahlan Iskan.

"Satu orang justru mendapat pujian dari Pak Dahlan karena satu orang tersebut mencegah teman-temannya yang terus mendesak direksi sebuah BUMN untuk memberikan uang kepada mereka," jelas Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi kepada detikcom, Rabu (7/11/2012).

Sampai saat ini Dahlan telah mengirim 8 nama anggota DPR ke BK DPR menyangkut pemerasan terhadap Direksi BUMN.

Sumber : http://www.islamedia.web.id/2012/11/dahlan-iskan-puji-zulkieflimansyah.html

FPKS Gelar Critical Review RUU Kamnas

PKS TEBET - RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang tengah digodok di DPR dinilai sementara pihak bisa mengancam kebebasan dan demokrasi. Atas hal ini, PKS selaku partai yang menolak RUU Kamnas, melakukan critical review terhadap RUU Kamnas.
Dalam critical review yang digelar hari ini (22/10), Fraksi PKS juga mengundang berbagai kelompok masyarakat. Diantaranya adalah Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, LBH Masyarakat, IDSPS, AJI Indonesia, Lesperssi, HRWG, The Ridep Institute, ICW, Infid, LBH Jakarta, LBH Pers, Setara Institut dan perwakilan dari BEM mahasiswa.
“Banyak pasal-pasal di RUU kamnas yang kami nilai memiliki persoalan yang sangat serius. Kami berharap partai PKS akan tetap konsisten untuk mengembalikan RUU ke pemerintah,” ujar Batara Ibnu Reza, wakil dari Imparsial.
Sedangkan perwakilan dari mahasiswa juga menyatakan alasan penolakannya atas RUU Kamnas.
“Kami khawatir jika RUU ini disahkan menjadi UU, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bisa dianggap sebagai ancaman. Permintaan kita mahasiswa kepada PKS adalah untuk mengembalikan RUU ini ke pemerintah,” ujar Felix Martha, yang merupakan Ketua BEM Universitas Paramadina.
Setelah masing-masing perwakilan mengemukakan pendapatnya, Almuzamil Yusuf selaku perwakilan dari FPKS menyatakan bahwa masukan itu akan ditampungnya. “Masukan dari teman-teman kami terima, namun sikap kami itu akan kami sampaikan nanti pada waktunya,” ujarnya.
Selanjutnya Muzamil meminta agar seluruh lapisan masyarakat ikut membantu mengawasi jalannya RUU ini di DPR. (arp/RMO)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/10/23667/fpks-gelar-critical-review-ruu-kamnas/#ixzz2AB2izjGD

Hidayat: Al Muzammil Yusuf Wakil Ketua Komisi III DPR RI

PKS TEBET - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPRRI) menunjuk salah satu anggotanya yaitu Al Muzammil Yusuf untuk menjadi Wakil Ketua Komisi III DPRRI menggantikan Nasir Djamil. Selanjutnya Nasir Djamil diamanahi tugas di Komisi VIII dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS M. Hidayat Nurwahid, Kamis (27/9) usai memimpin rapat pleno Fraksi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat Nurwahid, rotasi atau tour of duty anggota fraksi merupakan upaya untuk mendinamisasi pelaksanaan tugas-tugas anggota untuk mencapai target yang diinginkan partai. “Pak Nasir telah bertugas dengan baik, kami harap keahliannya di bidang hukum akan menghidupkan suasana kerja di Komisi VIII yang punya beban berat untuk konsep legislasi di bidang agama, sosial, perempuan dan perlindungan anak,” ujar Hidayat yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Boyolali, Klaten, Kota Surakarta dan Sukoharjo).

Sementara itu, lanjut Hidayat, itu Al Muzammil ditugaskan Fraksi untuk mengawal beberapa RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012 hingga tahun 2014. “Untuk diketahui, Poksi III FPKS sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak akan melanjutkan pembahasan revisi RUU KPK ke Badan Legislasi, ini akan dikawal lebih lanjut oleh Bung Muzammil” ujar Hidayat.

Muzammil, panggilan akrab Al Muzammil Yusuf, menyatakan prioritasi yang diamanahkan Fraksi adalah membangun sinergi lembaga-lembaga penegak hukum. “Selain itu pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas tugas saya sebagai pimpinan Komisi III,” ujar Muzammil (Dapil Lampung I) yang sebelumnya bertugas di Komisi I. Muzammil berharap pengalamannya yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III di periode DPR 2004-2009 dapat mempercepat adaptasinya menjalankan tugas-tugas di Komisi III.

Rekomposisi anggota FPKS juga terjadi di beberapa Komisi yang, menurut Hidayat, ditujukan untuk mempertajam produk-produk lembaga legislasi yang berorientasi kepentingan rakyat. Ia mencontohkan Fahri Hamzah yang sudah banyak berkontribusi dalam penyusunan Kode Etik Anggota Dewan akan dirotasi ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). “Fraksi PKS punya harapan besar kepakaran Bung Fahri juga akan mendinamisasi produk-produk BAKN,” pungkas Hidayat.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI